Dua Tahun Prabowo-Gibran, PC PMII Blitar Gelar Aksi Simbolik: “Cukup 2 Tahun Prabowo Gibran”
Blitar - Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum evaluasi politik bagi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Blitar.
Pada Selasa, 20 Oktober 2026, PC PMII Blitar menggelar aksi simbolik di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Kanigoro, Kabupaten Blitar, dengan membawa pesan penolakan terhadap keberlanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran melalui seruan “Cukup 2 Tahun Prabowo Gibran”.
Aksi tersebut menjadi bentuk kritik terbuka terhadap kondisi negara yang dinilai mengalami kemunduran di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Bagi PMII Blitar, dua tahun pemerintahan tidak hanya sebagai penanda waktu, melainkan momentum untuk mempertanyakan arah kebijakan, keberpihakan pemerintah serta kondisi demokrasi dan kehidupan rakyat.
Melalui aksi simbolik tersebut, PMII Blitar menegaskan bahwa evaluasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada laporan capaian dan narasi keberhasilan yang dibangun penguasa.
Pemerintah harus berani menghadapi kritik publik, terutama ketika kebijakan negara dinilai belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
PMII Blitar Tetap Bergerak di Tengah Upaya Pencegahan Aksi
Sebelum aksi digelar, sehari sebelumnya terdapat koordinasi dari Polres Blitar Kota dan Polres Blitar dengan sejumlah elemen organisasi mahasiswa yang berkaitan dengan momentum 20 Oktober 2026.
Dalam koordinasi tersebut, terdapat upaya agar tidak ada aksi unjuk rasa pada peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meski demikian, PC PMII Blitar tetap melanjutkan aksi simbolik dengan berpegang pada idealisme gerakan mahasiswa.
Bagi organisasi tersebut, ruang demokrasi harus tetap terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan menuntut pertanggungjawaban kekuasaan.
Sikap ini sekaligus menegaskan posisi mahasiswa sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tidak semestinya kehilangan daya kritis ketika berhadapan dengan kekuasaan maupun situasi politik yang sensitif.
Ketua PC PMII Blitar, M. Riski Fadila, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengoreksi pemerintah.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum evaluasi serius, bukan panggung untuk merayakan klaim keberhasilan. Ketika kondisi negara dinilai semakin bermasalah, mahasiswa tidak boleh diam hanya karena kritik dianggap mengganggu stabilitas,” tegasnya.
Menurut Riski, stabilitas demokrasi tidak dibangun dengan membatasi suara kritis masyarakat, melainkan dengan memastikan kekuasaan berjalan secara bertanggung jawab.
Ia menilai kritik mahasiswa merupakan bagian dari kontrol publik yang harus dihormati dalam negara demokrasi.
“Cukup 2 Tahun Prabowo Gibran”, Pesan Penolakan terhadap Pemerintahan
Seruan “Cukup 2 Tahun Prabowo Gibran” menjadi pesan utama dalam aksi simbolik tersebut.
Kalimat itu merepresentasikan penolakan politik terhadap arah pemerintahan yang dinilai tidak sesuai dengan harapan sebagian masyarakat.
Pesan tersebut tidak hanya slogan demonstrasi. PC PMII Blitar menggunakannya untuk menyampaikan bahwa legitimasi politik yang diperoleh melalui pemilihan umum harus selalu disertai pertanggungjawaban atas kebijakan dan dampaknya terhadap kehidupan rakyat.
Dalam demokrasi, kemenangan elektoral tidak memberikan kekuasaan tanpa batas. Pemerintah tetap wajib menerima kritik, membuka ruang partisipasi, serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat.
Koordinator Lapangan Aksi Simbolik, M. Bahrul Ulum, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi negara sekaligus peringatan bahwa mahasiswa tidak boleh kehilangan fungsi kontrolnya.
“Aksi ini adalah pernyataan sikap bahwa kami tidak ingin mahasiswa hanya menjadi penonton ketika arah negara dipertanyakan. Dua tahun sudah cukup untuk melakukan evaluasi serius. Jika kebijakan pemerintah justru menambah kegelisahan masyarakat, maka kritik dan penolakan harus disampaikan secara terbuka,” ujar Bahrul.
Ia menegaskan, keberanian menyampaikan kritik merupakan bagian dari tanggung jawab moral gerakan mahasiswa.
Menurutnya, peringatan dua tahun pemerintahan tidak semestinya hanya diisi dengan perayaan dan klaim keberhasilan, tetapi juga harus menjadi ruang untuk menguji janji politik dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat.
Demokrasi Tidak Boleh Berhenti pada Pemilu
Aksi PC PMII Blitar turut mengangkat persoalan mendasar tentang posisi masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Setelah pemilu usai, kontrol terhadap kekuasaan tidak boleh berhenti.
Justru pada saat pemerintahan berjalan, publik harus memiliki ruang yang memadai untuk menilai, mengkritik serta menolak kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan bersama.
Bagi PMII Blitar, mahasiswa memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bagian dari upaya mempertahankan demokrasi substantif, yakni demokrasi yang tidak hanya mengandalkan prosedur elektoral, tetapi juga menjamin kebebasan berpendapat dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah negara.
Di tengah situasi politik yang penuh perdebatan, aksi simbolik tersebut menegaskan satu pesan yakni pemerintah tidak boleh menganggap kritik sebagai ancaman, sementara mahasiswa tidak boleh membiarkan idealismenya berhenti di hadapan tekanan.
Melalui seruan “Cukup 2 Tahun Prabowo Gibran”, PC PMII Blitar menyatakan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan harus dilakukan secara terbuka dan berani.
Sebab, ukuran keberhasilan negara bukan semata-mata seberapa kuat kekuasaan bertahan, melainkan seberapa jauh kekuasaan mampu menjawab kebutuhan rakyat dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi.
