Beranda Profil Agenda Produk Artikel Login
Bedah Raperda Pesantren, PC PMII Blitar Uji Logika dan Arah Keberpihakan Rancangan Peraturan
Berita

Bedah Raperda Pesantren, PC PMII Blitar Uji Logika dan Arah Keberpihakan Rancangan Peraturan

Blitar – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren di Kabupaten Blitar mulai mendapat perhatian serius dari kalangan mahasiswa.

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Blitar menggelar diskusi publik bertajuk "Menguji & Mengawal Perda Pesantren" untuk membedah substansi sekaligus menguji arah kebijakan yang tengah dirumuskan pemerintah daerah.

Diskusi tersebut berlangsung pada Jumat, 20 November 2026 di Pendopo Islam Nusantara, Sekretariat PC PMII Blitar, Sekardangan, Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kegiatan ini menghadirkan Tenaga Ahli DPRD Fraksi PKB Kabupaten Blitar, Bahrul Ulum.

Forum tersebut menjadi ruang pertemuan antara perspektif penyusun kebijakan dan kalangan mahasiswa.

Tidak hanya mendengarkan penjelasan mengenai arah pembentukan regulasi, peserta juga melontarkan sejumlah pertanyaan kritis untuk menguji logika, substansi, serta kemungkinan implementasi Raperda Pesantren ketika nantinya disahkan.

Dalam pemaparannya, Bahrul Ulum menyampaikan bahwa Raperda Pesantren membawa spirit sosialisme yang tengah digaungkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Semangat tersebut, menurutnya, berkaitan dengan upaya menghadirkan keberpihakan negara kepada masyarakat melalui kebijakan publik, termasuk memberikan perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan pesantren.

Bahrul Ulum juga mengingatkan bahwa kader PMII harus memiliki pemahaman yang memadai terhadap produk hukum daerah.

Menurutnya, kritik mahasiswa akan memiliki kekuatan apabila dibangun berdasarkan pemahaman terhadap tujuan, substansi, dan konsekuensi dari sebuah peraturan.

"Kalau kader PMII harus melek terhadap perda, karena bagaimana pun saat kader PMII ingin mengkritik atau memberikan masukan atau saran, maka harus tahu dulu apa yang menjadi tujuannya," ungkap Bahrul.

Ia menilai, keterlibatan PMII dalam mengawal regulasi pesantren memiliki relevansi historis dan ideologis.

Sebagai organisasi mahasiswa yang lahir dari rahim tradisi Nahdlatul Ulama (NU), PMII dinilai memiliki kedekatan dengan kehidupan pesantren sehingga tidak semestinya absen dalam pembahasan kebijakan yang menyangkut masa depan lembaga pendidikan tersebut.

"Apalagi tentang pesantren, terlalu konyol kalau PMII yang notabene dari rahim NU dan erat dengan pondok pesantren, maka juga setidaknya ikut mengawal Perda Pesantren dan Perbup tentang pesantren ini," tegasnya.

Peserta Uji Raperda, Soroti Substansi hingga Implementasi

Dinamika diskusi berlangsung cukup intens. Para peserta tidak hanya menempatkan diri sebagai pendengar, tetapi juga aktif menguji sejumlah argumentasi yang disampaikan narasumber.

Berbagai pertanyaan dan pandangan kritis muncul, terutama menyangkut sejauh mana Raperda tersebut mampu menjawab kebutuhan pesantren di Kabupaten Blitar.

Peserta turut memberikan perhatian terhadap arah fasilitasi pemerintah daerah, mekanisme penyaluran dukungan, pemerataan manfaat, hingga kejelasan aturan teknis yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan.

Hal tersebut menjadi penting karena keberadaan Perda tidak boleh berhenti pada pengakuan normatif terhadap eksistensi pesantren.

Regulasi harus mampu memberikan kepastian mengenai bentuk dukungan, kewenangan pemerintah daerah, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana dalam perumusannya Raperda tersebut diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap tiga fungsi utama pesantren, yakni pendidikan, dakwah serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, tantangan pembentukan regulasi ini bukan hanya bagaimana mengakomodasi kepentingan pesantren dalam sebuah produk hukum, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Bagi peserta diskusi, dukungan terhadap Raperda tidak berarti menghilangkan ruang evaluasi.

Justru semakin besar keberpihakan yang dijanjikan sebuah regulasi, semakin besar pula kebutuhan untuk menguji kualitas substansinya.

PMII Blitar Siap Kawal hingga Pengesahan

Ketua PC PMII Blitar, M. Riski Fadila, dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa diskusi publik tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa untuk terlibat dalam proses pembentukan kebijakan daerah.

Menurutnya, Raperda Pesantren merupakan rancangan regulasi yang memiliki keberpihakan terhadap kiai dan santri. Karena itu, PMII memandang penting untuk memastikan bahwa semangat tersebut benar-benar tercermin dalam setiap rumusan pasal dan kebijakan turunannya.

"Forum seperti ini sangat penting untuk menguji rancangan peraturan yang sangat berpihak kepada kiai dan santri. Jangan sampai semangat keberpihakan hanya berhenti dalam narasi, tetapi harus benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh pesantren," ujarnya.

Riski menegaskan, PC PMII Blitar berkomitmen mengawal proses pembentukan Raperda tersebut hingga disahkan.

"PMII Blitar akan senantiasa mengawal 100 persen sampai nantinya disahkan. Namun, pengawalan ini bukan berarti kami akan menerima seluruh rumusan tanpa evaluasi.

Kami ingin memastikan regulasi ini benar-benar matang, memiliki kepastian hukum serta mampu menjawab kebutuhan pesantren," tegasnya.

Ia menambahkan, mahasiswa harus mengambil peran lebih jauh dalam proses legislasi daerah. Sebab, keterlibatan mahasiswa tidak cukup hanya dilakukan melalui demonstrasi atau kritik setelah kebijakan ditetapkan.

Pengawasan sejak tahap perencanaan dan pembahasan justru menjadi bagian penting dari kontrol publik.

Melalui diskusi tersebut, PC PMII Blitar berupaya menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil yang ikut mengawal proses legislasi.

Raperda Pesantren diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum yang mengakui keberadaan pesantren, tetapi juga menghadirkan kebijakan konkret bagi kiai, santri serta lembaga pendidikan keagamaan. (alex)

Tags Terkait: